Dewan Kesehatan Rakyat(Tangerang Selatan)

PASTIKAN BEROBAT GRATIS !

2020-09-28T17:04:00.000-07:00

Penulis : DKR Provinsi Banten

Saat ini Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ( UU BPJS ) sudah di resmikan oleh DPR untuk di ajukan ke Pemerintah RI. UU BPJS akan menjadi pelaksana dari UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang berwatak kolonial, yaitu mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk membayar iuran wajib dan mewajibkan pemberi kerja untuk memungut iuran pada pekerja.

Padahal, sejak tahun 2008 Pemerintah RI melalui Departemen Kesehatan menjalankan program Jaminan Kesehatan Masyarakat ( JAMKESMAS ) yang cakupan pelayanannya cuma-cuma pada 76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin di seluruh Indonesia. Pelayanan kesehatan yang menangani semua penyakit ini berlaku di seluruh Puskesmas dan rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan sistem asuransi dalam UU No.40/2004 Tentang SJSN yang masih memungut premi dan iuran. Di dalam JAMKESMAS yang bukan asuransi, Pemerintah membayar semua kebutuhan medis pasien sehingga tidak lagi di pungut biaya, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di kelas tiga, berlaku untuk semua obat dan perawatan Rumah Sakit, konsultasi dokter, dan semua tindakan medis lainnya.

Kebijakan dan program dalam Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri kesehatannya, Dr. Siti Fadilah Supari, SpJP(K) ini adalah pertama kalinya semenjak Indonesia berdiri, pemerintah serius mengambil tanggung jawab menangani langsung pembiayaan kesehatan rakyat di tengah-tengah kuatnya arus masuk neoliberalisme yang mendorong privatisasi diberbagai bidang dan memiskinkan rakyat.

Namun tidak semua orang miskin dan tidak mampu mendapatkan kartu JAMKESMAS. Pelayanan kesehatan bagi buruh, Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Prajurit ( POLRI dan TNI ) yang hidupnya pas-pasan juga masih sangat minim jika di bandingkan dengan rakyat miskin yang di tanggung oleh program JAMKESMAS. Karena mengejar untung, perusahaan-perusahaan asuransi milik negara seperti PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, PT. ASABRI tidak membebaskan 100% dari biaya kesehatan buruh, PNS dan Prajurit. Puluhan juta keluarga miskin dan tidak mampu harus mencari pinjaman uang pada saat diserang penyakit atau kecelakaan.

Padahal semenjak Indonesia merdeka, kaum burh dan PNS telah ikut serta dalam membangun bangsa ini. Prajurit TNI dan POLRI telah menyabung nyawa menjaga pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia. Untuk itu sekaranglah saatnya seluruh rakyat Indonesia khususnya orang miskin dan tidak mampu, kaum buruh, PNS, dan Prajurit mendapatkan JAMKESMAS yang di tanggung Negara.

Sehingga gaji buruh, PNS, dan prajurit TNI/POLRI tidak perlu lagi di potong untuk membayar iuran asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi. Sehingga semua rakyat Indonesia khususnya yang miskin bisa mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan cuma-cuma dengan JAMKESMAS.

Karena Hak seluruh rakyat Indonesia sudah di jamin oleh UUD'45 Pasal 28H:

Ayat (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (3) : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Juga dalam UUD'45 Pasal 34:

Ayat (1) : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ayat (2) : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu seuai dengan martabat kemanusiaan.

Untuk itu DKR TANGERANG PRO RAKYAT menyerukan:

1. Agar seluruh rakyat menolong rakyat yang miskin dan tidak mampu, apabila ada yang sakit, baik itu keluarga maupun tetangga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di kelas tiga semua rumah sakit pemerintahan, baik dengan menggunakan JAMKESMAS, JAMKESDA, GAKIN ataupun dengan menguruskan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ).

2. Bawalah pasien darurat ke Unit Gawat Darurat ( UGD ) ke rumah-rumah sakit khususnya rumah sakit Pemerintah, untuk mendapatkan segera pelayananan kesehatan secara cuma-cuma. UGD di larang memungut uang muka pada pasien karena di wajibkan:

Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu dan miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan ( UU No.44/2009 Tentang Rumah Sakit, Bab VIII Pasal 29 huruf f ).

3. Siapkan dan ajak masyarakat dan wartawan sebanyak mungkin untuk membantu pasien miskin atau tidak mampu, apabila mendapat kesulitan di rumah-rumah sakit.

4. Kepada semua pimpinan dan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit agar membantu rakyat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, karena sudah membayar Puskesmas dan Rumah-rumah Sakit sebelum ada yang sakit.

5. Laporkan ke Call Center DKR TANGERANG PRO RAKYAT apabila mendapatkan hambatan dan kesulitan di Puskesmas maupun Rumah Sakit.

6. Menyerukan agar seluruh Rakyat mendukung perjuangan DKR TANGERANG PRO RAKYAT agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan JAMKESMAS.

7. Gandakan dan bagikan selebaran ini ke kampung-kampung, Desa, Kelurahan, Pabrik, Kampus, Kantor, Sekolah, Taksi, Bis kota, Rumah Sakit dan Puskesmas. agar Rakyat mendapatkan kabar ini.

HORMAT KAMI,

DKR TANGERANG

Call Center :

- DKR PROVINSI BANTEN Bpk Argo : 02198639870/087871878900

WILAYAH TANGERANG KOTA :

- DKR Kec. Ciledug - Karang Tengah Bpk Lahabuddin : 02192098620

- DKR Kecamatan Larangan Bpk Armon :02191137621

- DKR Kecamatan Ciledug Bpk Maulana H : 087772494645

- DKR Kecamatan Ciledug Ibu Sri : 02191228226

- DKR Karawaci Nhovie : 085693146261

- DKR Karawaci Soeryha : 08978818768

- DKR Cikokol Yuni Alfa : 087775135543

WILAYAH KABUPATEN TANGERANG :

- Bpk Maya : 08321122901763

- Bpk Iyan : 081289434010

- Maudi : 085719513861

- Nur'ainih : 02197185508

- Almah       : 02196066218
- Hadi W : 081382074963

DKR WILAYAH KOTA SERANG :

- DKR Kota Serang         Bpk Rozie S.       : 087887887306
- DKR Kab. Serang Bpk Dapian                 : 085210299612
- DKR Pandeglang Bpk Agus M    : 085216680201
- DKR Kota Labuan Bpk Agus G               : 081288833676

- DKR Balaraja-Serang Bpk Iqbal          : 081316532628
- DKR Balaraja Bpk Maya                          : 0852112901763
- DKR Serang Bpk Ma'rup                         : 085279709930
- DKR Balaraja   Bpk Bahrudin                : 02197461892
- DKR Balaraja Bpk Iyhan                         : 081289434010/ 085714839056
- DKR Cilegon Bpk Wawan                        : 085287758252
- DKR Serang   Ibu Yuniarsih Spd.            : 085921182234

DKR WILAYAH TANGERANG SELATAN :

- DKR Jurang mangu timur Bpk Saripudin : 087878111454/085719835454

- DKR Kec. Cipadu Bpk Sadoen : 02196327806

- DKR Jurang mangu Bpk Joko : 02196327806

- DKR Pondok Betung Bpk Abdillah : 02196670983

- DKR Pondok Betung Ibu Rita : 02198380769

- DKR Pondok Aren Bpk Sarpiudin : 087773168302

- DKR Bantenan Bpk Daim : 08998723192

- DKR Pondok Aren Bpk Agus wibisono : 08151880319

- DKR Pamulang Bpk Masrul : 02192353920

- DKR Serpong Ibu Lia : 02195519674

- DKR Cipondoh Bpk Suhartono : 087832122994

- DKR Pondok Betung Bpk Sugino : 081932231359

- DKR Jurang mangu barat Bpk Anom : 087774357977

- DKR Jurang mangu barat Bpk Yanto : 085920769076

- DKR Jurang mangu barat Bpk Biesmo : 081915458618

- DKR Jurang mangu barat Bpk Sukarto : 085716623549

- DKR Pondok aren Bpk Joko : 02196327806

- DKR Pondok aren Bpk Sukirno : 081318282700

- DKR Jurang mangu timur Bpk Saripudin : 087878111454/085719835454

- DKR Pondok betung Agus cahyono : 085718315050

- DKR Pamulang ciputat Aang. H : 08777835669

- DKR Pondok jaya Hasan B.S Aji : 085310389660

- DKR Pamulang H. Sentot : 02196798897

FOTO - FOTO

2012-02-25T06:01:00.007-08:00

DEMO DI DINAS KESEHATAN TANGERANG SELATAN

2012-02-21T09:34:00.006-08:00

DKR TANGSEL SELASA, 21 FEBRUARI 2012

Masyarakat Tangerang Selatan Tuntut 100% JAMKESDA

TANGERANG SELATAN–”Kami menuntut Dinas Kesehatan Tangerang Selatan memberikan 100% Anggaran JAMKESDA TANGSEL Untuk Rakyat Tangsel ”.

Demikian, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Provinsi Banten, Banie Argo Poetra hari ini di tengah ratusan aksi rakyat Tangerang Selatan, Selasa (21/2/12) di Kantor Walikota Tangerang Selatan.

Aksi ini dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dan Kantor DPRD Tangerang Selatan.

Seharusnya menurutnya Pemkot Tangerang Selatan melalui Dinas Kesehatannya Menjamin 100% orang miskin dan tidak mampu.

”Sehingga tidak seperti sekarang, pasien JAMKESDA masih sering di minta untuk membayar uang muka di IGD dan membayar sebagian resep yang tidak di jamin” demikian ujarnya.

Padahal pada tahun 2012 Pemerintah Pusat sudah meng anggarkan biaya sebesar Rp 29,9 Triliun untuk anggaran Kesehatan, tambahnya.

Tunggakan Rp 3 Milyar Per tiga bulan Bani Argo Putra menjelaskan bahwa hingga saat ini saja RS Fatmawati harus menanggung beban Rp 3 Milyar Pertiga bulan dari tunggakan pemerintah Kota Tangerang Selatan.
”Belum lagi dirumah sakit lain seperti di RS Dharmais, RS Jantung Harapan Kita dan lainnya. Pemerintah Banten khususnya 3 kota dan kabupaten di Tangerang lepas tanggung jawab pada kesehatan rakyatnya,” demikian tegasnya.

Jadi menurutnya kalau Rumah sakit di Banten atau di Tangerang tidak bisa mengatasi pasien maka rumah sakit merujuk ke rumah sakit milik pemerintah pusat di Jakarta, tapi pemerintah daerah dan kota lepas tangan tidak mau menanggungnya.

Menurut Ketua Divisi Advokasi DKR Provinsi Banten Saripudin, meminta kepada Walikota turun langsung ke RSUD Tangerang Selatan milik Pemda.

”Untuk meminta kepada petugas dan Dokter melayani pasien miskin dengan sungguh-sungguh tanpa harus memungut uang muka terlebih dahulu, khususnya pasien berjaminan SKTM dan merubah sistem birokrasi Dinas Kesehatan Tangerang Selatan yang berbelit-belit. Sehingga rumah sakit pemerintah pusat juga kesulitan dibebani lemparan pasien dari Tangerang Selatan dan Banten pada umumnya. Untuk itu kami minta agar Kementerian Kesehatan dan DPRD harus segera mengatasi hal ini”. Tegas Saripudin.

Direktur RSUP Fatmawati Dr. Andi Widianingsih Attas, meminta agar pemerintah Banten dan ketiga wilayah Tangerang, mau menyelesaikan tunggakan di rumah sakit yang dipimpinnya.

”Kita tidak tega menolak kepercayaan masyarakat pada rumah sakit, tetapi pemda bantu juga dong selesaikan tunggakan di rumah sakit kami. Mereka itu rakyat kita jugakan,” demikian ujarnya ketika dihubungi.

Menurut Aang Harnanto (Ketua Divisi Advokasi Tangsel), Ketua DPRD Tangerang Selatan Komisi B, H.Romi membenarkan tentang adanya hutang tersebut dan berterima kasih kepada DKR Tangsel yang telah bekerja sama dan bersedia datang untuk melaporkan kejadian ini.

”H. Romi juga mengatakan bahwa Anggaran Kesehatan Tangsel sebesar 10 Milyar Rupiah”. Jelas Aang.

”Kami menuntut ketua DPRD Tangsel untuk menindak tegas Kepala Yankes (Pelayanan Kesehatan) Tangsel, Dr. Toni yang telah sengaja dan selalu mempersulit rakyat untuk mendapatkan JAMKESDA”. Demikian Aang di dalam orasinya.

Siti Fadilah: BPJS Tidak Sama dengan Jamkesmas

2012-02-15T04:14:00.000-08:00

Jurnas.com | KETUA Pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Nasional, Siti Fadilah Supari, mengimbau RT Siaga agar betul-betul memahami undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu, kata Siti, penting agar RT Siaga bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai BPJS. "Saya ingin RT Siaga juga konsen dengan BPJS. Harus siap dan mempelajari dengan baik,”kata Siti dalam Dialog Publik dan Pengobatan Gratis di SD 06 Pagi Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (5/2).

Dijelaskan oleh Siti, BPJS tidak sama dengan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Dalam BPJS, lanjutnya, masyarakat tidak sepenuhnya mendapat pelayanan kesehatan gratis. Berbeda dengan jamkesmas, dimana masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara gratis.

Oleh karena itu, dengan sosialisasi mengenai BPJS oleh RT Siaga, masyarakat mengetahui hak-hak yang harus mereka terima. "Jangan mereka membayangkan seperti Jamkesmas. Jangan sampai mereka kaget dan kecewa. Kami ingin jangan sampai rakyat tidak siap menerima hal-hal yang harus diterimanya,”tegas Siti.

RT Siaga adalah perluasan dari Desa Siaga yang dibentuk oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), organisasi masyarakat yang dibentuk di masa Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. RT Siaga memiliki peranan penting agar masyarakat sadar akan bencana kesehatan baik yang ditimbulkan oleh bencana alam, penyakit dan ulah manusia itu sendiri.

Sementara ini, RT Siaga baru ada di DKI Jakarta dan jumlahnya sudah mencapai sekitar 300 RT.Untuk wilayah Jakarta Timur sendiri berjumlah 58 RT.

Sumber:http://www.jurnas.com/news/51953/Siti_Fadilah:_BPJS_Tidak_Sama_dengan_Jamkesmas/1/Sosial_Budaya/Kesehatan

Dapat Rp 29,9 Triliun, Menkes Janji Prioritaskan Orang Miskin

2012-02-13T16:43:00.000-08:00

JAKARTA - Tahun ini Kementerian Kesehatan mendapat anggaran Rp 29,915 triliun. Dari dana tersebut sebanyak 88% dijanjikan untuk membangun kesehatan orang miskin di daerah.

Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih menyatakan hal ini karena kementeriannya mengikuti program kluster 4 untuk rakyat miskin.

"Selain Jamkesmas, ada yang lain juga, ada mengenai masyarakat nelayan, masyarakat terpencil, dan lain. Yang baru itu untuk kluster 4, yang untuk masyarakat miskin maupun miskin perkotaan," ujar Endang saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Karena memfokuskan untuk pembangunan kesehatan rakyat miskin, maka 88% dari total anggarannya Rp 29.915 triliun untuk daerah, dan ada tambahan Rp 3 triliun untuk dana alokasi khusus (DAK) kesehatan ke daerah.

"Kita sekitar 88 persen ke daerah, 12 persen di kita, jadi tidak semua pagunya di kita, termasuk untuk kluster 4, ada juga DAK-nya untuk obatnya, sarana pelayanan dasar dan publik. DAK itu Rp 3 triliun, kalau anggaran Kemenkes sendiri Rp 29,915 triliun secara keseluruhan," ujarnya.

Bentuk program kluster 4 untuk kesehatan masyarakat miskin baik di perkotaan dan pedalaman serta perbatasan, ditentukan dengan program kementerian lain di daerah target program tersebut.

"Misalkan disesuaikan dengan Menteri Perumahan Rakyat, dia bikin rumah susun, dia kasih saya tempat, jadi saya tidak usah bikin puskesmas lagi, kemudian ada juga untuk perbatasan, bentukinya rumah sakit bergerak, di tempat yang ada pos TNI-nya kita kerjasama dengan TNI-nya, beda-beda tergantung daerahnya," tandasnya.

Sumber:http://finance.detik.com/read/2012/01/13/132352/1814722/4/dapat-rp-299-triliun-m/enkes-janji-prioritaskan-orang-miskin?f9911023

Anggaran Kesehatan RI Kalah Jauh dari Timor Leste

2012-02-13T15:53:00.000-08:00

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Prof Hasbullah Thabrany menilai, komitmen Indonesia sangat rendah dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. Ini dilihat dari alokasi anggarannya yang kurang dari 2 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal ini jauh berbeda dengan negara-negara tetangga yang menganggarkan biaya kesehatan masyarakatnya cukup tinggi seperti, Malaysia, Thailand, dan Timor Leste yang telah mengganggarkan dana kesehatan sebesar 12 persen.

"Jangan heran jika nanti Timor Leste akan memiliki generasi yang lebih baik daripada kita. Anggaran kesehatan kita masih dua persen," kata Hasbullah saat memberi keterangan ahli dalam uji UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 di ruang sidang MK Jakarta, Rabu (30/11).

Dijelaskan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai terkait dengan hak untuk hidup. Misalnya, jika ada seseorang membutuhkan perawatan intensive care unit (ICU) atau operasi, tetapi tidak memiliki uang muka, ia tidak dapat pelayanan yang memadai. "Faktanya, meski di rumah sakit pemerintah, kalau tidak ada uang muka untuk kelas dua ke atas, pelayanan tidak diberikan. Apakah ini bukan pembunuhan," tanyanya.

Menurutnya, konsep pelayanan kesehatan di Indonesia, pemerintah tidak melayani dan menyehatkan rakyatnya, tetapi "berjualan" pelayanan kesehatan. "Seharusnya rakyat harus dilayani, bukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rakyat harus bayar seperti konsep berjualan, ini semakin dominan di Indonesia," ucapnya.

Ia membantah pernyataan yang kerap dilontarkan oleh pejabat pemerintah bahwa yang berhak jaminan pelayanan kesehatan hanya fakir miskin dan anak-anak telantar. "Iya itu UUD 1945 yang lama, tetapi dalam Pasal 34 ayat (2), (3) UUD 1945 amandemen yang intinya menginginkan hak jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat," katanya lagi.

Ia menilai rendahnya anggaran kesehatan mengakibatkan SDM bangsa Indonesia kurang produktif, kompetitif dan kreatif. "Sebetulnya boleh saja pemerintah mensubsidi BBM, tetapi seharusnya melakukan kewajibannya untuk mensubsidi kesehatan masyarakat terutama bagi yang orang sakit yang tidak mampu," katanya. "Anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD selama ini telah melanggar hak rakyat khususnya hak untuk hidup."

Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat kembali menguji UU11/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011. Para pemohon di antaranya IHCS, FITRA, dan PRAKARSA. Mereka menilai postur APBN-P 2011 masih jauh dari semangat konstitusi "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pemohon mencontohkan anggaran kesehatan di luar komponen gaji hanya mengalokasikan sebesar Rp24,98 trilyun atau 1,89 persen dari total APBN 2011. Padahal, Pasal 171 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan alokasi lima persen untuk anggaran kesehatan dalam APBN.

Menurutnya, APBN-P 2011 justru lebih banyak digunakan untuk hal-hal tak jelas pertanggungjawabannya demi memenuhi kepentingan pemerintah dan DPR. Sebut saja, alokasi anggaran rencana untuk pembelian pesawat kepresidenan sebesar Rp339,296 miliar pada 2012, pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp800 miliar, dan studi banding anggota DPR yang tak jelas pertanggungjawabannya.

Sumber:http://www.findtoyou.co.id/news/ORXD666D/anggaran-kesehatan-ri-kalah-jauh-dari-timor-leste.html

Anggaran Kesehatan tahun 2012

2012-02-13T15:38:00.000-08:00

JAKARTA,INDOINFO -- Kementerian Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar Rp 29,9 triliun untuk tahun 2012. Kepastian kucuran dana triliunan itu, setelah Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkes tahun 2012. Sebelumnya pagu anggaran tahun 2011 sebesar 28,33 triliun. Ini berarti ada kenaikan sebesar 2,11 persen dari anggaran sebelumnya.

Kepastian anggaran Kemenkes 2012 ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2011.

Ribka mengharapkan dengan anggaran yang disetujui ini, persoalan kesehatan pelan-pelan bisa teratasi. Mulai dari kota hingga ke daerah. Karena kebanyakan masyarakat di daerah kurang merasakan pelayanan kesehatan dengan baik.

"Kami berharap dengan anggaran sebesar ini, apalagi ada penambahan, persoalan kesehatan bisa lebih diperhatikan. Pelayanan juga di tingkatkan, sehingga masyarakat benar-benar merasa mendapat pelayanan kesehatan dengan baik," katanya.

Dia meminta Menkes agar memperhatikan pelayanan kesehatan di daerah-daerah, pelayanan jangan hanya memadai di pusat, tapi di daerah pelayanan kesehatan buruk. Ini jangan sampai terjadi. Diharapkan dengan anggaran tersebut, bisa diperbaiki pelayanan di daerah-daerah di Indonesia.

"Kami tidak ingin dengar ada masyarakat yang tidak bisa dilayani gara-gara rumah sakit tidak memadai. Atau alasan klasik lainnya. Bila terjadi ini sangat disayangkan. Karena anggaran sudah sangat memadai," katanya.

Politisi PDIP ini juga meminta kementerian tersebut agar melakukan berbagai teriobosan baru dalam pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat kecil. Sehingga rakyat benar-benar merasa ada peran dari kementerian tersebut, dalam peningkatan kesejahteraan. (fik/fmc)

Sumber:http://www.infoindo.com/20111027112854-read-anggaran-kesehatan-2011-rp-299-t

DEWAN KESEHATAN RAKYAT

2012-02-08T20:56:00.000-08:00

Penulis : Agus cahyono

Kebaikan dan ketulusan kawan-kawan relawan DKR yang tanpa pamrih dan selalu berupaya membantu mengadvokasi rakyat miskin yang rentan mendapat diskriminasi dalam masalah kesehatan, sering di salah artikan oleh sebagian orang sebagai bentuk yang macam-macam.

Namun itu bukanlah alasan bagi kawan-kawan relawan DKR untuk surut dan malas membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk membayar biaya Rumah Sakit yang kadang memang sangat tinggi sekali nilainya.

Itu bukan lantaran kawan-kawan relawan adalah orang kaya atau banyak uang, justru kawan-kawan relawan sebagian besar adalah mantan pasien atau keluarga mantan pasien yang pernah di advokasi oleh DKR.

Melihat fenomena ini terbersit di pikiran kita kalau pada dasarnya sifat dan kepribadian bangsa kita memang sangat luar biasa, dan yang menjadi ciri khas adalah sifat gotong royongnya.

DKR adalah salah satu wadah untuk memupuk dan menumbuhkan kembali kepribadian bangsa kita yang berbudi luhur ini.

Untuk itu penulis mengajak kawan-kawan untuk turut mensosialisasikan DKR ke segala lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Undang Undang BPJS

2011-11-22T18:24:00.000-08:00

Penulis : Agus cahyono

Dengan di sahkannya UU BPJS, maka tugas DKR semakin berat, karena bukan cuma mengadvokasi rakyat miskin yg tdk memiliki Jamkesmas, tapi mayoritas Masyarakat Indonesia yg harus kita bantu.

Karena UU BPJS mewajibkan seluruh rakyat Indonesia membayar iuran, lantas masyarakat yang tidak mampu atau tidak mau membayar bagaimana nasibnya?? Itulah tugas besar yang sudah menanti kita.

Para Relawan DKR, ayo maju terus..... Bela dan Perjuangkan Rakyat Miskin utk mendapat jaminan kesehatan. Bebaskan mereka dari segala syarat-syarat yang mereka tidak mampu menanggungnya......

Kalimat itu di kutip dari komentar salah satu relawan DKR melalui Facebook, komentar yang sangat bersemangat ini di landasi oleh suatu kekhawatiran terhadap nasib rakyat miskin Indonesia kedepannya.

Kekhawatiran para relawan bukannya tanpa dasar, Undang-Undang BPJS yang baru saja di sahkan oleh DPR itu serta merta akan menghapuskan semua sistem kesehatan yang sekarang ini sedang berjalan.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah di hapuskannya juga sistem SKTM atau JAMKESDA yang selama ini sudah menjadi suatu perlindungan bagi masyarakat miskin Indonesia yang sakit. Pertanyaan lalu muncul, sistem apa yang akan menggantikan sistem SKTM atau JAMKESDA milik kami? Setelah penulis membaca isi dari UU BPJS,

ternyata seluruh masyarakat Indonesia wajib membayar iuran tidak perduli miskin ataupun kaya dan bagi yang yang tidak mau membayar akan mendapatkan sangsi, hanya saja bagi rakyat miskin Pemerintahlah yang akan membayarkan iurannya.
Tapi apa benar prakteknya akan demikian? Apa benar seluruh rakyat miskin Indonesia akan benar-benar mendapat pelayanan yang optimal, atau malah mereka yang miskin justru mendapat sangsi sebagaimana di sebutkan di dalam Undang-Undang BPJS ?

Karena mereka tidak mampu membayar iuran dan Pemerintah tidak mau membayarkan iurannya karena alasan birokrasi dengan berbagai kerumitannya yang selama ini kita tahu? Siapa yang mampu menjawab itu?

Sangat tidak berlebihan jika kawan-kawan relawan sampai hari ini terus mempersiapkan diri untuk menyongsong UU BPJS ini di berlakukan.

Mulai dari pembentukan RT SIAGA, serta Sosialisasi dan Penyuluhan tentang prosedur untuk bisa mendapatkan jaminan biaya Rumah Sakit untuk seluruh rakyat miskin menjadi hal yang tidak bisa di tunda lagi.

Terlebih sejak UU BPJS ini mulai di suarakan dan akhirnya di sahkan, sangat tercium adanya indikasi bahwa masyarakat miskin yang tidak mengerti prosedur, akan menjadi korban jatuh tertimpa tangga.

Sudah tidak mendapat jaminan kesehatan, mendapat sangsi pula karena tidak mampu membayar iuran dan Pemerintah tidak mau membayarkan iuran mereka karena alasan prosedural.

JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

2011-11-15T06:02:00.000-08:00

Mulai 2012, Jampersal Dibatasi Hingga Anak Kedua

Selasa, 01/11/2011 - 20:41

BANDUNG, (Pikiran Rakyat Online).- Mulai tahun 2012, Jaminan Persalinan (Jampersal) termasuk di dalamnya pelayanan keluarga berencana (KB) hanya menjamin persalinan hingga anak kedua sehingga untuk persalinan selanjutnya tidak ditanggung jampersal. Hal ini perlu disosialisasikan ke masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah tentang Jampersal dan program KB.

Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Ir. Siti Fathonah, MPH., pada pertemuan Bina Kesertaan KB Jalur Swasta dan Sosialisasi Jampersal di Bandung, Selasa (1/11). "Di Jabar banyak terjadi kegamangan bahwa Jampersal merusak program KB," katanya.

Menurut Siti, Jampersal diluncurkan untuk menekan angka kematian bayi dan ibu saat persalinan akibat tidak ditolong tenaga kesehatan, seperti dokter atau bidan. Melalui Jampersal yang diikuti pelayanan KB diharapkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan lebih banyak.

Saat pertama diluncurkan, tahun 2011, Jampersal memang tidak melihat jumlah anak yang telah dilahirkan, namun mulai 2011 dibatasi hingga persalinan anak kedua. Di Jabar, setiap tahun diperkirakan terjadi 800.000 persalinan sehingga setiap harinya lahir 2.100 bayi. “Jadi setiap jamnya diperkirakan lahir di Jabar 90 bayi,” ucapnya.

Pertolongan yang dilakukan tenaga kesehatan tambah Siti baru mencapai 73 persen sehingga dalam satu hari diprediksikan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan baru 1.500 persalinan, sisanya 600 persalinan dibantu paraji atau lahir sendiri akibatnya berisiko tinggi bagi bayi dan ibu.

“Agar program Jampersal berjalan dengan baik, Perwakilan BKKBN Jabar mendukung dalam penyediaan alat atau obat kontrasepsi serta sarana pendukung pelayanan KB, pendataan ibu hamil, komunikasi dan edukasi serta memfasilitasi pelatihan bagi dokter dan bidan khususnya pelayanan KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP). Pada Jampersal , pelayanan KB lebih diarahkan pada MKJP,” tuturnya. (A-62/das)***

KONTAK

2011-11-11T21:13:00.000-08:00

DKR TANGSEL Prov BANTEN

Jalan Wahid Hasyim RT.008/05 Jurang Mangu Timur. Pondok Aren. Tangerang 15222

Telp. (021)98639870 - (021)96551983 - 087871878900 E-Mail: dkrprobant@yahoo.com

Kesalahan Prosedur UU BPJS Perlu Diuji ke MK

2011-11-11T06:16:00.000-08:00

Penulis : Web Warouw/Tutut Herlina

JAKARTA (dkrindonesia.com) - Prosedur pengesahan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dalam rapat paripurna DPR yang menyisakan persoalan kesalahan prosedur penetapan dapat segera diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini untuk mengetahui apakah UU itu cacat secara prosedural atau tidak.“Secara materi, pembahasan lanjutan setelah pengesahan 28 Oktober harus diparipurnakan lagi oleh DPR, karena itu proseduralnya. Kita tidak tahu apakah yang disahkan waktu itu adalah UU secara keseluruhan ataukah pasal per pasal. Masalah kesalahan prosedur ini harus segera diuji di MK, untuk mengetahui kecacatannya,” demikian ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin di Jakarta, Sabtu (5/11).

Dalam pembuatan UU, menurutnya, sudah ada aturannya, sehingga bisa dijadikan patokan dalam uji material di MK. “Kan dalam pembuatan UU ada proses rapat tingkat satu dan tingkat dua yang harus dilalui di DPR sebelum sidang paripurna. Apakah ini semua sudah dilalui sehingga dapat diparipurnakan?” katanya.
Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dikatakan melanggar hukum jika tetap menandatangani UU BPJS. Presiden, menurutnya, bisa memikul tanggung jawab secara hukum atas perbuatan menteri-menterinya tersebut.

“Presiden melanggar hukum karena presiden sudah tahu bahwa prosedur pembentukan UU yang salah. Menteri-menteri yang ikut membahas UU ini bertindak untuk dan atas nama presiden. Jadi presidenlah yang memikul tanggung jawab konstitusional,” katanya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan tetap menjalankan progam Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Gakin) untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah DKI Jakarta.
“Walaupun nantinya sudah ada UU BPJS, kami atas nama Pemerintah DKI Jakarta akan tetap mempertahankan program Gakin yang sudah berjalan sampai saat ini,” ujar Direktur Jamkesda, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Drg Yudhita, ketika menerima delegasi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Jumat (4/11), di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Menurutnya, Pemerintah DKI Jakarta tidak akan menyerahkan rakyat miskin dan rentan miskin pada sistem asuransi yang tidak akan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, karena hanya menjamin layanan dasar saja sementara mereka diwajibkan bayar iuran.
“BPJS kan menjalankan sistem asuransi sosial. Kepentingannya kan ngumpulin duit masyarakat untuk perputaran ekonomi. Berbeda dengan tugas dan program kami dalam menjalankan JPK Gakin, yaitu melindungi rakyat miskin dan rentan agar kalau sakit dijamin gratis tanpa embel-embel bayar iuran seperti asuransi. Untuk itu kami minta dukungan masyarakat Ibu Kota untuk mempertahankan program Jamkesda dengan pola JPK Gakin dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang sudah berjalan ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan juga bahwa saat ini sampai besok para pengelola Jamkesda dinas-dinas kesehatan seluruh Indonesia sedang bertemu untuk menentukan sikap di Bali dan Makassar.
“UU BPJS yang ada pun belum jelas karena kabarnya cacat prosedural pengesahannya. Saya yakin pemda yang benar pasti akan melindungi rakyat, bukan mengasuransikannya. Jamkesda tidak bisa dihapus begitu saja,” katanya tegas.

Ia juga menjelaskan, Pemda DKI Jabodetabek akan segera membentuk Badan Pengawas Jamkesda. “Di dalamnya semua pihak termasuk DKR akan ikut mengawasi pelaksanaan Jamkesda dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Pada 2012 semua rakyat miskin dan rentan sudah punya kartu Gakin semua,” ujarnya.

Ketua DKR Jabodetabek Agung Nugroho menyatakan dukungan atas sikap Pemerintah DKI Jakarta untuk tetap menjalankan program Gakin dan SKTM. Ia menilai, secara umum, pelayanan kesehatan rakyat miskin di rumah sakit Ibu Kota sudah membaik. Tapi di sejumlah wilayah lain di Indonesia masih buruk.

PASIEN TUMOR

2011-10-31T17:00:00.000-07:00

Rapat kali ini terasa lebih berkesan karena di hadiri oleh Bapak Rusdi Buyung (51th) yang sedang menderita Tumor. Pemilik nama lain Bang Buyung ini tinggal di bilangan Jurang Mangu Timur Tangerang Selatan. Beliau sudah beberapa tahun menderita tumor di pelipis kanannya. Sebelum lebaran kemarin, saya sudah menyiapkan sejumlah uang untuk biaya operasi, tapi uangnya kepake untuk biaya melahirkan istri dan anak saya ungkapnya, pasalnya keduanya melahirkan dengan cara Cesar. Beliau juga belum mengetahui kalau sekarang ada program JAMPERSAL.

Jadi, habis deh uangnya... Sedangkan tumornya semakin membesar, meskipun terbilang jinak jika tidak di tangani selama bertahun-tahun ya akhirnya besar juga, kata salah seorang peserta rapat yang di selenggarakan di rumah Pak Bolot, Cipadu Tangerang Selatan.

Rapat yang di selenggarakan pada hari minggu, tanggal 30 oktober 2011 ini di lanjutkan dengan sambutan dari ketua DKR TangSel bapak Aang, dan ketua DKR Banten bapak Argo dengan membahas tentang Undang-Undang BPJS yang baru saja di sahkan oleh DPR RI tanggal 28-10-2011. Berhubung ada salah seorang pasien yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh Dinkes Tangerang, rapat di lanjutkan dengan rencana aksi yang rencananya akan di lakukan pada hari rabu, 9-11-2011 di kantor Dinkes Tangerang.

Rapat Koordinasi DKR Tangsel

2011-10-15T01:40:00.000-07:00

Rapat kali ini membahas tentang Optimalisasi sosialisasi, yang tujuannya adalah bagaimana agar keberadaan DKR, khususnya DKR Tangsel ini dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Untuk itu di harapkan partisipasinya kepada seluruh pengurus DKR Tangsel untuk terus melakukan upaya-upaya baik itu advokasi atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat Tangerang Selatan. Upaya-upaya itu antara lain dengan menyelenggarakan Acara Pengobatan Gratis dan memasang bendera di setiap Posko ataupun kediaman para pengurus DKR.

Selanjutnya selaku ketua DKR Provinsi Banten, bapak Argo pun menghimbau kepada seluruh kader untuk waspada terhadap aksi percaloan, jangan sampai aksi percaloan tersebut melibatkan salah satu kader DKR, upaya antisipasi ini agar terus kita perketat jangan sampai kita kecolongan, ujar beliau.

Inilah Calon Wakil Menteri Kesehatan

2011-10-13T19:33:00.000-07:00

Inilah Calon Wakil Menteri Kesehatan

KAMIS, 13 OKTOBER 2011 | 16:10 WIB

Berita Hangat

Ali Gufron Mukti. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dua jam sebelum pendaftaran ditutup, Ali Gufron Mukti akhirnya masuk sebagai kandidat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2008. Pria kelahiran Blitar, 17 Mei 1962 inipun dikukuhkan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Ia menjadi dekan termuda dalam sejarah fakultas tersebut. Menjadi pucuk pimpinan Fakultas Kedokteran merupakan karier yang cukup fenomenal.

Ghufron menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Blitar. Anak petani penggarap ini hidup prihatin bersama lima saudaranya. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan mendorong Ghufron terbiasa sekolah sambil bekerja guna membiayai pendidikannya. Bahkan,
saat duduk di bangku SMP, ia pernah menjadi buruh pengrajin berlian.

Terdorong pengalaman pahit demam panas saat masih kelas 5 sekolah dasar, Gufron kecil bertekad menjadi dokter. Ia dibawa ke dokter praktik tak jauh dari rumahnya. “Saya datang sendiri. Lalu dimarahi, diminta uang suruh bayar Rp 500,00. Saya pikir sudah dimarahi, kok, malah diminta uang, mahal lagi. Kalau begitu, kapan-kapan aku juga harus jadi dokter. Kelihatannya jadi dokter, kok, enak gitu,” Ghufron mengenang dalam perbincangannya dengan Hubungan Masyarakat UGM.

Usai lulus dari SMA Negeri 1 Blitar tahun 1982, Ghufron kuliah di Fakultas Kedokteran UGM hingga seterusnya berkarier di UGM. Kariernya kian moncer saat menjadi Ketua Pengelola Gama Medical Center pada tahun 2004. Gama Medical Center inilah cikal bakal jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah. Pola jaminan kesehatan ini kemudian diadopsi pemerintah pusat dan daerah. “Kami ikut membidani jamkesmas, jamkesda, sebagai bentuk kontribusi. Aslinya konsep ini dari GMC itu,” kata Gufron.

Sistem jaminan kesehatan daerah diharapkan bisa membantu jutaan orang dalam waktu singkat. Dalam sebuah seminar dua tahun lalu, Ghufron mengumumkan Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjadi pionir pelaksanaan akses asuransi kesehatan. “Data kesehatan selama ini top one, top two,” kata dia. “Oleh karena itu, secepatnya seluruh warga Yogyakarta harus mendapat jaminan kesehatan, baik kaya maupun miskin.”

Hanya saja, dia memberi catatan, orang kaya harus membayar. Untuk konfirmasi dirinya sebagai calon Wakil Menteri Kesehatan, sampai sekarangTempo belum bisa mengkonfirmasi Ghufron. Voicemail di telepon seluler miliknya penuh sehingga tak bisa meninggalkan pesan. Padahal, pada hari biasa, ini tak pernah terjadi. Pesan singkat yang dikirimkan Tempo juga belum berbalas.

BERNADA RURIT

Nama : Ali Ghufron Mukti

Kelahiran: Blitar 17 Mei 1962

Guru besar dari Program Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

1988 : Fakultas Kedokteran UGM

1991 : University of Mahidol, Bangkok

2000 : Doktor dari University of Newcastle, Australia

2001 : Kepala Kesehatan Masyarakat UGM

2002 : Konsultan KEsehatan PT Solin Singapur

2004 : Pengelola Gama Medical Center (GMC) yang merupakan cikal bakal jamkesmas dan jamkesda

2008-Sekarang: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

MK Mulai Periksa Uji Material UU SJSN

2011-10-12T14:14:00.000-07:00

MK Mulai Periksa Uji Material UU SJSN
Thursday 08 Sep 2011 22:56:05

Pihak pemohon uji material UU SJSN (Foto: Humas MK)

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kembali dimohonkan untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kepaniteraan MK meregistrasi perkara ini dengan Nomor 51/PUU-IX/2011. Dalam sidang pendahuluan, F.X. Arief Puyono dan Darsono hadir sebagai pihak pemohon beserta kuasa hukumnya, Habiburokhman.

Habiburokhman menjelaskan, pemohon meminta pengujian terhadap 18 pasal dalam UU SJSN, yakni Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal, 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 serta Pasal 46 UU SJSN.

Menurut dia,

pengaturan sistem jaminan sosial dalam UU SJSN diatur dengan sistem asuransi nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Ada dua perbedaan besar antara sistem jaminan sosial nasional dengan sistem asuransi nasional.

“Dalam permohonan, kami menjelaskan bahwa jaminan sosial nasional merupakan bagian dari hak konstitusi dan HAM, karena dalam konstitusi bahwa sistem jaminan sosial diatur dalam bab mengenai hak asasi manusia,” kata Habiburokhman di dalam gedung MK, Jakarta, Kamis (8/9).

Sementara asuransi, lanjut dia, merupakan hubungan keperdataan yang menimbulkan antara hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung yang memberikan manfaat dan premi. Hak dalam asuransi bukan hak konstitusi atau HAM, melainkan hak karena premi maupun hubungan keperdataan. UU SJSN yang mengatur sistem jaminan sosial menjadi asuransi nasional, telah menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan hak jaminan sosial nasional.

Majelis panel hakim yang diketuai Maria Farida Indrati bersama Anwar Usman dan Ahmad Fadlil Sumadi, menyarankan untuk memperbaiki permohonan pihak pemohon. Pemohon diminta mengontruksikan kembali argumentasi permohonannya.

“Anda hanya mengatakan bahwa itu merupakan hak dari seseorang merupakan jaminan warga negara, dan kalau pasal-pasal yang berkenaan dengan asuransi ini kemudian dihilangkan, maka jaminan sosial itu akan dengan mudah diberikan, dan tadi Anda mengatakan “Sebagai jaminan konstitusi. Tapi perlu diingat bahwa jaminan konstitusi enggak langsung datang, harus ada aturannya,” jelas Maria Farida.

Atas dasar ini, ketua hakim panel meminta pihak pemohon memberikan suatu penjelasan yang lebih konkret, sehingga pihak MK bisa memeriksa permohonan itu lebih lanjut. “Majelis panel hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan. Sidang selanjutnya mengegendakan pemeriksaan perbaikan permohonan,” ujar dia.(mkc/biz)

Penolakan Terhadap RUU BPJS Terus Berlanjut

2011-10-11T20:05:00.000-07:00

Selasa, 11 Oktober 2011 - 8:10 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Forum Bersama Manajemen Sumber Daya Manusia (Forbesma SDM) Jawa Timur pagi ini mendatangi Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan penolakan penggabungan empat BUMN penyelenggara jaminan sosial.

Sehari sebelumnya rombongan pimpinan dan manajemen perusahaan yang menangani malah sumber daya manusia tersebut juga mendatangi Kantor Menko Kesra dan Kantor Menneg BUMN.

Koordinator Forbesma SDM Jatim Endung Sutrisno di Jakarta, Senin malam, mengatakan alasan penolakan penggabungan empat penyelenggara jaminan sosial (PT Askes,PT Asabri, PT Jamsostek dan PT Taspen tersebut karena khawatir akan terjadi penurunan kualitas manfaat jaminan sosial yang sudah diterima pekerja selama ini.

“Kami juga akan datang ke gedung DPR untuk

menemui Pansus, Komisi IX dan pimpinan fraksi untuk menyampaikan penolakan ini. Kami bukan anti pada masyarakat miskin tetapi ingin yang sudah berjalan baik tidak diganggu. Kami dukung jika RUU BPJS membentuk BPJS baru untuk orang miskin,” tandas Endung.

Menurutnya, rencana peleburan itu memunculkan kontroversi di kalangan pekerja, pengusaha, LSM, masyarakat jaminan sosial, ormas dan kelompok masyarakat lainnya karena khawatir akan memengaruhi azas manfaat yang diterima pengusaha dan para pekerja.

Forbesma SDM Jawa Timur sendiri beranggotakan direktur dan manajer yang membidangi SDM di sekitar 500 perusahaan dan terdiri dari8 kelompok diskusi yang membahas masalah SDM di Jawa Timur.

“Wacana penggabungan itu meresahkan kalangan pengusaha dan pekerja,” kata Endung yang mengatakan Forbesma sudah menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penolakan itu pada 8 Agustus 2011.

Selama ini, kata Endung, manfaat pengembangan yang diterima peserta jamsostek pada 2008 sudah mencapai 10,1 persen atau lebih besar dibandingkan dengan dana deposito perbankan yang hanya 6,05 persen.

Pada 2011, menfaatnya sudah 10,60 persen, sedangkan dana deposito di bank hanya 5,25 persen. Manfaat lain, PT Jamsostek juga memberikan pinjaman uang muka perumahan, beasiswa, bantuan kopertasi, bangun rusunawa, dan sebagainya.

Karena itu Endung mengusulkan agar DPR dan pemerintah konsentrasi membentuk BPJS Jaminan Kesehatan khusus untuk rakyat miskin seperti yang diamanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dari pada menggabung empat BUMN yang kontra produktif.(tri/b)

Slankers Tolak BPJS

2011-10-08T00:28:00.000-07:00

Minggu, 18 September 2011

ABDI SLANK : SLANKERS HARUS TOLAK SJSN DAN BPJS !

Posted by DKR JABODETABEK on 15:40

Anggota Wantimpres Siti Fadilah Supari, dalam suasana non formal, terlibat dalam perbincangan ringan tapi serius dengan salah seorang pentolan dari legenda grup musik anakmuda Slank, yakni Abdee Negara demikian nama lengkapnya. Perbincangan yang ringan dan lebih banyak diisi oleh ramah tamah biasa kekeluargaan menjadi sedikit menarik saat perbincangan sedikit menyoal ke arah pembacaan situasi sekarang yang berujung pada keprihatinan banyak pihak yang peduli pada profesi masing-masing.

Abdee mengatakan bahwa, Slank tetap akan menyuarakan suara-suara yang nyaris tidak bisa lantang bersuara.

Slank peduli pada nasib rakyat, nasib bangsa, nasib tentu saja nasib musik Indonesia yang pada saat ini tidak lebih bagus satu ataupun yang lain dalam kiprah masa kini. Pesannya pada SLANKER "SLANKERS harus ikut menolak SJSN dan BPJS, karena nasib mereka juga dieksploitasi lewat UU ini". Seusai perbincangan yang singkat dan cukup kritis Siti Fadilah Supari dan Abdee Slank beserta kolega masing masing berfoto bersama.

2011-10-02T00:25:00.001-07:00

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL Ancam Kesinambungan Fiskal

Jumat, 26 Agustus 2011

JAKARTA (Suara Karya): Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sejatinya seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan jaminan sosial, tanpa terkecuali. Ini diwujudkan atas dasar untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui peningkatan taraf hidup yang layak.

Namun, terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaan jaminan sosial di suatu negara, khususnya terkait masalah kesinambungan fiskal. Ini tentunya terkait batas pendanaan tertinggi yang bisa dipenuhi pemerintah dalam politik anggarannya (hard budget constraint).

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dalam makalahnya yang diterima di Jakarta, kemarin. Pernyataannya itu terkait pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh DPR dan pemerintah.

RUU BPJS sendiri merupakan salah satu petunjuk pelaksana UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, hingga saat ini pembahasan RUU BPJS masih menuai kontroversi dan ditolak kalangan pekerja dan buruh serta pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Harry Azhar Azis, masalah kesinambungan fiskal perlu dipikirkan secara detail sebelum RUU BPJS disahkan. Tentunya agar tidak menjadi bumerang yang akan mengancam kelangsungan fiskal. Apalagi jika pemerintah memutuskan untuk membiayai atau mendanai pelaksanaan jaminan sosial dari utang yang kini sudah mencapai Rp 1.697 triliun.

Terkait hal ini, diperlukan harmonisasi antara upaya melalui pajak, realokasi belanja negara, serta faktor-faktor produksi saat ini dan masa yang akan datang. Wilayah politik harus mengarah pada strategi mewujudkan jaminan sosial untuk masyarakat dengan ketahanan fiskal dalam jangka panjang.

“Sumber pembiayaan untuk jaminan sosial tidak bisa bertumpu pada utang. Ini terkait masalah kesinambungan fiskal yang akan menciptakan hard budget constraint,” kata Harry Azhar Azis.

Dia mengatakan, dalam UU SJSN disebutkan pelaksanaan lima program jaminan sosial untuk masyarakat, yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun. Untuk tahap awal, pemerintah berencana melaksanakan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Ini akan berhasil dan menguntungkan jika BPJS mengedepankan tata kelola yang baik.

Namun, agar implementasi UU SJSN ini tidak mengurangi kemampuan fiskal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini pemerintah perlu merealokasi belanja yang tidak produktif, termasuk belanja untuk pegawai dan aparatur negara serta untuk subsidi. Tentunya ini bisa menimbulkan risiko politik dan membahayakan posisi pemerintah. Namun, realokasi anggaran ini harus dilakukan karena terkait komitmen untuk pembangunan dalam jangka panjang.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan.

Kewajiban untuk ikut memberi iuran bagi masyarakat juga harus diperhatikan, terutama bagi pekerja dan pengusaha. Tentunya ada pemikiran akan timbul tambahan beban pajak. Apalagi jika praktiknya jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah tidak memberikan keuntungan atau jaminan kesehatan yang tidak layak.

Sementara itu, terkait beban iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), diperlukan suatu proses pendataan kependudukan yang baik. Harus ada definisi yang tepat tentang masyarakat miskin, Ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan. Artinya, bisa jadi ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan membuat klaim palsu.

“Dalam pelaksanaan jaminan sosial, faktor demografi penduduk juga harus diperhatikan. Apalagi kelompok usia lanjut terus bertambah dalam lima tahun terakhir dari 10,63 persen menjadi 11,8 persen. Ini artinya ada penurunan kelompok penduduk usia produktif. Tentunya ini akan mendorong peningkatan pembiayaan karena pertumbuhan angkatan kerja (faktor produksi) menurun,” tutur Harry Azhar Azis.

Di lain pihak, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU BPJS yang ada saat ini. Dalam hal ini, DPR dan pemerintah lebih baik membahas RUU untuk empat BUMN jaminan sosial yang ada saat ini atau memperbaikinya. Hingga saat ini baru PT Jamsostek (Persero) yang operasionalnya diatur UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta petunjuk pelaksana lainnya. (Andrian)

Tentang Kami

2011-10-01T22:28:00.000-07:00

DKR, Dewan Kesehatan Rakyat adalah wadah perjuangan bagi rakyat miskin yang mendapat perlakuan diskriminatif mengenai kasus-kasus pelayanan kesehatan.

Anggaran Dasar & Rumah Tangga

2011-09-30T08:52:00.000-07:00

Download Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Dewan Kesehatan Rakyat disini

Susunan Pengurus DKR Tangerang Selatan

2011-09-26T01:51:00.002-07:00

1.Ketua: H. Sentot : 02196798897/02174635963

2.Sekertaris: Agus wibisono : 08151880319/081283763590

3.Bendahara: Sugino hariyanto : 081932231359/081282244758
4.Ketua Divisi Advokasi : Aang Harnanto : 087771835669/082260085809
5.Divisi Pengembangan Organisasi: Ibu Fatma : 02198964710
6.Divisi Pendidikan dan Usaha: Abdillah : 087878111454/02196670983

RT SIAGA

2011-09-25T23:47:00.001-07:00

Rapat Pengurus RT. SIAGA, Rt.001/01 Pondok-Betung Kec. Pondok-Aren Tangerang-Selatan Banten Indonesia

Selain oleh para pengurus RT SIAGA, Rapat ini di hadiri juga oleh para pengurus DKR tingkat kota Tangerang Selatan dan hadir pula ketua DKR tingkat Provinsi, yaitu bapak Argo.

Rapat yg berlangsung ramah dan penuh keakraban ini di laksanakan di kediaman Bpk Sugino selaku Bendahara DKR tingkat kota Tangerang-Selatan pada hari Sabtu,24 september 2011.

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga DKR

2010-10-07T06:21:00.000-07:00

Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Dkr